AD-ART

ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KEPUTUSAN DP NO. 01/A-SMSI/III/2017
SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

ANGGARAN DASAR (AD)

Pembukaan

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar yang dibutuhkan untuk menciptakan tatanan kehidupan demokratis demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera secara merata.

Bahwa media massa yang profesional adalah syarat utama agar proses komunikasi dan pertukaran informasi di tengah masyarakat berlangsung baik dengan berorientasi pada kemajuan.

Bahwa pertukaran gagasan dan pendapat di tengah masyarakat hanya bisa bermakna membangun bila dilakukan melalui media massa yang profesional dan dikelola oleh orang-orang yang profesional pula.

Bahwa di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemerdekaan pers menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap lanskap ruang publik yang memungkin setiap individu mengakses informasi, dan menjadi sumber informasi. Ketergantungan masyarakat pada dunia siber semakin hari semakin tinggi.

Bahwa pada gilirannya media massa siber menjadi sumber informasi masyarakat yang utama.

Bahwa pada akhirnya dibutuhkan upaya bersama untuk menciptakan media massa siber yang profesional.

Bahwa diperlukan sebuah wadah untuk menghimpun perusahaan media siber di seluruh Indonesia. Wadah itu dapat digunakan sebagai sarana membangun media siber yang profesional.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas didirikanlah sebuah organisasi untuk menghimpun perusahaan media siber dengan nama Serikat Media Siber Indonesia, dan disingkat SMSI.

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN UPAYA

Pasal 2
Asas
SMSI Berasaskan Pancasila

Pasal 3
Tujuan
1. Membantu membangun perusahaan pers yang profesional sehingga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan mewujudkan industri media siber yang sehat, mandiri, dan bermartabat.
2. Membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, tertib, adil, makmur, dan sejahtera.

Pasal 4
Upaya
1. Mempertahankan dan mengawasi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kebebasan pers.
2. Memperjuangkan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan media siber untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan tetap menjamin kemerdekaan pers.
3. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para anggota, antar anggota, dan/atau dengan mitra kerja.
4. Melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi bagi anggota perusahaan media siber sesuai dengan mandat Dewan Pers dan UU No. 40 Tahun 1999.
5. Menyusun peta potensi anggota untuk meningkatkan profesionalismenya dan kemudian menyusun peta potensi pasar yang dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk mengembangkan usaha.
6. Mendorong pendapatan pengembangan perusahaan media siber melalui pendidikan dan konsultasi yang mencakup pengelolaan media siber dalam arti redaksional dan bisnis.
7. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi pers professional lainnya, serta badan-badan pemerintah dan swasta dalam dan luar, negeri, yang bermanfaat bagi perkembangan Pers Nasional dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
8. Manfaatkan perkembangan teknologi seluas-luas dalam upaya memajukan industri media siber.
9. Melaksanakan segala bentuk kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III
KENGGOTAAN

Pasal 5
Anggota adalah Perusahaan media siber yang berbadan hukum Indonesia.
Anggota organisasi terdiri atas:
a. Anggota Biasa
b. Anggota Kehormatan

Pasal 6
Anggota biasa adalah perusahaan media siber yang diwakili oleh Direksi atau Pemimpin Umum atau yang ditunjuk.

Pasal 7
Anggota Kehormatan adalah lembaga dan atau perseorangan yang berjasa kepada organisasi dan atau Pers Nasional.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 8
Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Pasal 9
1. Penyelenggara organisasi SMSI adalah Dewan Pengurus SMSI ditingkat Pusat atau disebut dengan SMSI Pusat dan Pengurus SMSI Cabang.
2. Penyelenggara organisasi SMSI Pusat adalah Dewan Pengurus SMSI Pusat dan Dewan Penasehat SMSI Pusat yang dibentuk oleh Kongres.
3. Penyelenggara organisasi SMSI adalah mereka yang masih aktif menjabat di perusahaan Media Siber.
4. Penyelenggara organisasi di daerah (Provinsi) dilaksanakan oleh Pengurus Cabang yang dibentuk oleh Musyawarah Cabang (Muscab) dan atau di tunjuk Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 10
1. Dewan Pengurus SMSI Pusat dibentuk dan dipilih oleh Kongres yang terdiri dari para Pemimpin, Direktur dan atau Pemilik Lembaga Perusahaan Pers Media Siber. Untuk pertama kali, lima tahun pertama berdiri Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan berbagai aturan dan keputusan di tetapkan oleh para pendiri dan kemudian untuk 5 tahun kemudian diadakan kongres.
2. Dewan pengurus SMSI Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum, dan dibantu Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa departemen sesuai kebutuhan.
3. Masa bakti Dewan Pengurus SMSI Pusat adalah 5 (Tahun) tahun sejak disahkan oleh pendiri sampai Kongres dan kongres berikutnya.
4. Dewan Penasehat SMSI Pusat mengawasi Dewan Pengurus SMSI dalam pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Organisasi, serta penataan dan penerapan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan kelembagaan Pers Nasional.
5. Apabila timbul lowongan karena salah seorang anggota Dewan pengurus SMSI Pusat tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, maka lowongan itu dapat diisi anggota pengurus baru atau diangkat oleh anggota pengurus lainnya.

Pasal 11
Dewan Penasehat SMSI Pusat
1. Dewan Penasehat SMSI Pusat dibentuk oleh Kongres dan anggotanya dipilih berdasarkan pertimbangan kepakaran dan profesionalisme. Pimpinan Dewan Penasehat SMSI Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penasehat SMSI Pusat. Untuk pertama kali, lima tahun pertama berdiri Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan berbagai aturan dan keputusan di tetapkan oleh para pendiri dan kemudian untuk 5 tahun kemudian diadakan Kongres.
2. Dewan Penasehat SMSI Pusat memberikan saran-saran kepada Pengurus SMSI Pusat, diminta atau tidak diminta, yang menyangkut kebijakan Pengurus SMSI Pusat dalam melaksanakan program dan keputusan Kongres.
3. Mengawasi pelakanaan kode etik bisnis dan etika bisnis pers Indonesia serta memberikan usulan dan rekomendasi agar ditindak lanjuti oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat.

Pasal 12
Kerangkapan Masa Bakti
1. Keanggotaan Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat SMSI Pusat dan Pengurus Cabang tidak saling merangkap.
2. Anggota Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat, dan Pengurus Cabang tidak melebihi 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 13
Cabang
1. Cabang di Ibu Kota Provinsi dapat didirikan yang di wilayah Provinsinya terdapat sekurang-kurangnya 5 Lembaga perusahaan Pers Nasional yang memenuhi syarat-syarat anggota biasa.
2. Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang yang sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Pengurus Cabang dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun dalam Musyawarah Cabang yang khusus diadakan untuk itu menurut tata tertib yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Cabang yang menjadi tempat kedudukan Pengurus Pusat dipimpin langsung oleh Pengurus Pusat.
5. Di daerah yang belum memenuhi syarat adanya Cabang dapat bergabung dengan Cabang di Provinsi terdekat.

BAB V
STRUKTUR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI

Pasal 14
1. Struktur pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri atas:
a. Kongres
b. Rapat Kerja
c. Musyawarah Cabang

2. Kongres
Kongres diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali, yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat dengan pengarahan dari Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan dihadiri oleh utusan-utusan Cabang dan anggota dengan ketentuan:
a. Tempat Kongres ditentukan oleh Kongres yang sedang berlangsung, yang dalam keadaan memaksa dapat diubah oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat atas Persetujuan Dewan Penasehat SMSI Pusat.
b. Rencana Acara dan tata tertib Kongres disusun oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat untuk disahkan Kongres;
c. Dalam Kongres Dewan Pengurus SMSI dan Dewan Penasehat SMSI Pusat memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya mendapat penilaian dari Kongres.
d. Kongres memilih Dewan Pengurus SMSI Pusat dan Dewan Pertimbangan SMSI Pusat menurut Tata Tertib yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
e. Bila dianggap perlu, Kongres Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat dengan persetujuan Dewan Penasehat SMSI Pusat atas permintaan dua pertiga jumlah Cabang dan dua pertiga jumlah suara Anggota Biasa.
f. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh jumlah pengurus cabang plus satu, atau lima puluh persen jumlah anggota biasa plus satu.

3. Rapat Kerja
Rapat Kerja diselenggarakan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat Sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan, yang dihadiri oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat SMSI Pusat, Ketua-Ketua Cabang dan Anggota Biasa dengan Ketentuan:
a. Rapat Kerja sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh atau lima puluh plus satu ketua-ketua cabang atau separuh atau lima puluh persen plus satu anggota biasa.
b. Rapat memusyawarahkan kebijakan organisasi berdasarkan strategi umum yang digariskan Kongres untuk menjadi bahan bagi program kerja Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat, dan Pengurus Cabang.
c. Rapat Kerja tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan Kongres.

4. Rapat-rapat
a. Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan Pengurus Cabang menyelenggarakan rapat-rapatnya secara berkala dan atau sesuai dengan keperluan.
b. Rapat Dewan Pengurus SMSI Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi program kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
c. Rapat Dewan Penasehat diselenggarakan sekurang-kurangnya bersidang setahun satu kali untuk mengevaluasi pentaatan peraturan organisasi, pelaksanaan etika bisnis dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Pengurus SMSI Pusat.

5. Musyawarah Cabang (Muscab) sekurang-kurangnya diadakan 5 (Lima) tahun sekali dan atau atas permintaan dua pertiga jumlah Anggota Biasa.

BAB VI
HAK SUARA

Pasal 15
1. Dalam Kongres dan Rapat Kerja setiap Anggota Biasa mempunyai hak satu suara.
2. Dalam Kongres dan Rapat Kerja, tiap Cabang mempunyai 3 (tiga) hak suara.
Anggota Biasa yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa kepada Pengurus
3. Cabang dan atau Anggota Biasa lainnya untuk mewakili dirinya.
Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara.

BAB VII
KEPUTUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16
1. Semua Keputusan dalam Kongres, Rapat Kerja, rapat-rapat, dan musyawarah cabang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak mungkin tercapai mufakat, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
2. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Kerja, serta rapat-rapat Dewan Pengurus SMSI Pusat dan Dewan Pertimbangan SMSI Pusat berlaku dan mengikat bagi segenap Anggota, Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat SMSI Pusat dan Pengurus Cabang.
3. Keputusan-keputusan Rapat Cabang berlaku dan mengikat bagi semua Anggota Cabang yang bersangkutan.

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 17
1. Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak, harta tidak bergerak, serta surat surat berharga.

2. Kekayaan organisasi diperoleh dari:
Uang pangkal
Uang iuran
Usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.

3. Pengelolaan Kekayaan dan keuangan organisasi:
a. Di tingkat Pusat diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran tahunan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
b. Di tingkat Cabang diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Cabang dan dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah Cabang.
c. Setiap anggota berkewajiban mematuhi etika bisnis yang dibuat oleh organisasi (juklak etika bisnis akan disusul kemudian).

BAB IX
TAHUN ANGGARAN

Pasal 18
Tahun anggaran organisasi dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun yang berjalan.

BAB X
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 19
Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dirubah oleh Kongres.

Pasal 20
Pembubaran
1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah Cabang yang membawakan tiga perempat suara Anggota Biasa.
2. Jika organisasi dibubarkan, harta kekayaan organisasi diatur menurut keputusan Kongres tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21
Penyelesaian Perselisihan
1. Perselisihan yang muncul terkait pelaksanaan kegiatan organisasi diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat dengan mengedepankan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimuat dalam Bab VII Anggaran Dasar SMSI.
2. Apabila perselisihan yang diupayakan penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam butir 1 tidak tercapai, maka Dewan Pengurus, dengan memperhatikan saran Dewan Penasehat, dapat menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dipandang dapat menyelesaikan perselisihan secara berkeadilan, sesuai dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku.

Pasal 22
Hal-Hal Lain
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, yang isinya tidak boleh berlawanan dengan Peraturan Dasar.
Ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini berlaku sejak disahkan oleh Dewan Pendiri di Jakarta pada 21 Maret 2017.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota biasa adalah Lembaga Perusahaan Pers yang mengelola media siber memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai sebuah perusahaan.

Pasal 2
Prosedur dan Persyaratan Penetapan Anggota
Untuk menjadi anggota biasa, Perusahaan Pers (Media Siber) mendaftarkan diri kepada Dewan Pengurus SMSI Pusat atau Cabang dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Salinan akte Notaris yang disahkan
Salinan Surat Izin sebagai sebuah perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Pernyataan kesediaan memenuhi ketentuan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi.
c. Melampirkan Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang telah disahkan Departemen Tenaga Kerja.
Anggota Kehormatan diangkat oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat, baik langsung maupun atas usul Cabang berdasarkan kriteria yang ditetapkan Dewan Pengurus SMSI Pusat.
Dewan Pengurus SMSI Pusat berhak menunda penetapan menjadi Anggota Biasa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Anggota
Setiap anggota berkewajiban:
a. Membayar uang pangkal;
b. Membayar iuran tahunan yang jumlahnya sama untuk semua penerbit dan besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat.
c. Membayar iuran bulanan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat;
Pendapatan organisasi dari uang pangkal dan iuran di Cabang dialokasikan sepenuhnya untuk Cabang;
d. Mematuhi Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang diputuskan organisasi;

2. Setiap Anggota berhak memperoleh pelayanan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyampaikan saran dan pendapatnya mengenai organisasi.

3. Setiap Anggota Biasa memiliki hak suara, memilih, dan dipilih.
4. Setiap anggota memiliki hak membela diri dalam Kongres.

Pasal 4
Sanksi dan Gugurnya Keanggotaan
1. Sanksi organisasi dijatuhkan kepada setiap anggota karena:
Melanggar peraturan dan keputusan organisasi.
Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan organisasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

2. Dewan Pengurus SMSI Pusat melaksanakan sanksi atas Keputusan Rapat Pleno dalam bentuk:
a. Peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan;
b. Skorsing/pembekuan keanggotaan sementara;
c. Menggugurkan status keanggotaan;

3. Dewan Pengurus SMSI Pusat menyatakan keanggotaan suatu Lembaga Perusahaan Pers gugur karena:
a. Media Siber terhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut,
b. Perusahaan tersebut tidak lagi mengelola media siber.

BAB II
DEWAN PENGURUS
DAN DEWAN PENASEHAT SMSI PUSAT

Pasal 5
Dewan Pengurus SMSI Pusat
1. Yang dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Pengurus SMSI Pusat adalah Pemimpin, Direksi, Pemilik Lembaga Perusahaan Pers.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan SMSI dipilih oleh Kongres dan sekaligus merupakan Ketua Formatur, yang memimpin pemilihan seluruh Dewan kepengurusan SMSI Pusat.
3. Dewan Penasehat SMSI Pusat melakukan pengawasan dan memberikan peringatan serta teguran kepada Dewan Pengurus SMSI Pusat bila terdapat pelanggaran terhadap langkah-langkah, kegiatan yang dianggap bertentatangan dan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi dan keputusan-keputusan kongres lainnya.

Pasal 6
Dewan Pengurus SMSI Pusat
1. Yang dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus SMSI Pusat adalah Anggota Biasa.
2. Dewan Pengurus SMSI Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan organisasi dan bertanggung jawab kepada Kongres.
3. Dewan Pengurus SMSI Pusat menunjuk atau membentuk dan mengangkat Departemen Anggota dengan tugas khusus sesuai kebutuhan.
4. Dewan Pengurus SMSI Pusat mengangkat pelaksana ahli dan karyawan untuk melaksanakan kegiatan mengelola organisasi secara profesional.
5. Dewan Pengurus SMSI Pusat menjabarkan keputusan Kongres dalam bentuk program kerja jangka panjang dan jangka pendek beserta anggarannya untuk dilaksanakan.
6. Dewan Pengurus SMSI Pusat mempersiapkan, menyelenggarakan, dan memimpin Kongres dan Rapat Kerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Rincian tugas Dewan Pengurus SMSI Pusat diatur dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus SMSI Pusat.

Pasal 7
Dewan Penasehat SMSI Pusat
1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat ialah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berdomisili di Indonesia;
c. Mempunyai wawasan, keahlian, pengalaman, dan integritas yang tinggi dalam kehidupan Pers.
2. Biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Dewan Penasehat SMSI Pusat dibebankan kepada organisasi.

Pasal 8
Pengurus Cabang
1. Pengurus Cabang bertanggung-jawab ke dalam dan keluar organisasi serta menyusun dan melaksanakan program bagi kepentingan pengembangan Media Siber di daerahnya.
2. Pengurus Cabang menyampaikan laporan dan usul, serta menerima saran untuk dan dari Dewan Pengurus SMSI Pusat dalam rangka pengembangan upaya untuk tercapainya tujuan organisasi.

BAB III
PERMUSYAWARATAN

Pasal 9
Kongres
Peserta Kongres terdiri atas:
a. Anggota Biasa.
b. Utusan Cabang yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara.
c. Undangan, Pengurus SMSI Pusat sebagai narasumber.

2. Undangan, agenda, dan Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus SMSI Pusat harus dikirim kepada cabang-cabang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Kongres, dan Laporan Pengurus Cabang agar disampaikan kepada panitia kongres 2 (dua) minggu sebelum kongres.

3. Acara dan Tata Tertib Kongres disusun oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat dengan memperhatikan saran Dewan Pengurus SMSI Pusat dan Dewan Penasehat SMSI Pusat yang diajukan kepada sidang pertama Kongres untuk mendapat pengesahan.

4. Dalam rangkaian acara Kongres, diadakan seminar terbuka bagi segenap peserta dengan pemilihan masalah yang dapat mendorong pengembangan wawasan dan peranan Pers.

Pasal 10
Rapat Kerja
1. Rapat Kerja dihadiri oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat Pusat, dan Ketua-Ketua Cabang dan Anggota Biasa.
2. Biaya kehadiran Ketua-Ketua Cabang ditanggung sepenuhnya oleh organisasi, Sementara biaya kehadiran Anggota Biasa ditanggung sendiri oleh Anggota tersebut.

Pasal 11
Rapat-Rapat
Peserta Rapat Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan Pengurus Cabang tidak bisa diwakilkan.

BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 12
1. Jika kesepakatan tidak tercapai secara musyawarah maka dilakukan pemungutan suara.
2. Pelaksanaan pemungutan suara dalam Kongres, Rapat Kerja, dan Musyawarah Cabang Cabang diserahkan kepada Pimpinan Sidang atau Rapat.
3. Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
4. Setiap Cabang mempunyai 3 (tiga) hak suara.

BAB V
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 13
1. Pemilihan Ketua Umum dan Formatur dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara oleh Kongres.
2. Ketua Umum yang dipilih adalah Ketua Umum SMSI Pusat yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
3. Formatur membentuk dan menetapkan kepengurusan lengkap SMSI Pusat yang terdiri dari Dewan Pengurus SMSI Pusat dan Dewan Penasehat Pusat.

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 14
1. Dewan Pengurus SMSI Pusat bertanggungjawab secara hukum atas pemilikan, pelepasan, pembebanan, dan pengelolaan kekayaan organisasi. Dalam hal penglepasan dan pembebanan kekayaan organisasi diperlukan persetujuan Dewan Penasehat SMSI Pusat dan atau dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
Transaksi dan mutasi keuangan wajib dibukukan dengan teratur dan tertib, baik di Pusat maupun di Cabang.

2. Pengelolaan keuangan organisasi di tingkat Cabang wajib dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 15
1. Dalam melaksanakan pasal 21 Anggaran Dasar, selambat-lambatnya satu minggu setelah Kongres khusus untuk pembubaran, Dewan Pengurus SMSI Pusat yang terakhir harus mengumumkan pembubaran tersebut kepada khalayak.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh yang mengikat organisasi dan anggota.
3. Ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah dan atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, sepanjang tidak berlawanan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diputuskan oleh Dewan Pengurus SMSI Pusat dan dipertanggung-jawabkan kepada Kongres.
5. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan oleh Para Pendiri yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017.

Jakarta, 21 Maret 2017